<![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan maka setiap penyelenggara pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatis maupun yudikatif selalu diperhatikan setiap kinerjanya yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan seluruh tugas yang diemban oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yakni terkait pemeriksaan di Dirjen Pajak terkait data wajib pajak. Ketentuan kerahasiaan data wajib pajak yang diatur dalam pasal 34 UU KUP dinilai masih terlalu umum harus diatur lebih detail lagi perihal dalam kondisi apa data wajib pajak boleh dibuka kepada DPR atau BPK. Data wajib pajak yang dilindungi oleh undang-undang seharusnya data wajib pajak yang terkait dengan transaksi yang mempunyai tujuan bisnis yang baik. Berbenturannya kewenangan BPK dalam memeriksa pajak pendapatan negara dengan UU KUP ini, menyebabkan BPK tidak menjalankan kewenangannya yang ada dalam undang-undang no.15 tahun 2006 dengan baik. Â Â Kata Kunci: kewenangan, wajib pajak, BPK Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TITLE: Optimalization of Inspection on Directorate General of Taxes by State Audit Agency By: Indra,Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Batch of 2015 Â ABSTRACT State Audit Agency (SAA) is a state agency which organizes the government well and with transparency. The Performance of each government organizer such as the executive, legislative and yudicative is being supervised b internal or external observers. There was an obstacle encountered by state audit agency in performing its duties which was related with the inspection in the directorate generela of taxes concerning the data of tax payers. The provision on the secrecy of the data of tax payer which s regulated under article 34 of law on general provision and tax prosedure is seen to be to general. Therefore, it has to be made more sepcific especially regarding te condition in which the data of the tax payers can be revealed to the house of Representative and State Audit Agency . the clash of authority o state audit agency in inspecting state income tax with the law on general provision and tax procedure cause the state audit agency to fail in exercising its authority as stated in law number 15 year 2006. Â Â Keywords: usthority, tax payer, State Audit Agency]]>
