<![CDATA[Galih Edwin Hidayat, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Galihedwin@gmail.com Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mensistemasi, mengatur, dan menganalisis urgensi pengaturan sanksi pidana kerja sosial sebagai hukuman pokok dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan berdasarkan fenomena kasus korupsi tersebut kemudian akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana pokok dan tambahan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum berjalan efektif dan gagal dalam hal pengenaan efek jera, dan dapat dibuktikan dengan masih adanya tindak pidana korupsi dari tahun per tahun. Oleh karena itu penambahan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana yang bersifat pokok, dapat diharapkan sebagai paksaan yang bersifat psikologis, sehingga potensi tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan dengan adanya sanksi sosial ini. Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Urgensi, Tindak Pidana Korupsi THE URGENCY OF THE ARRANGEMENT OF SOCIAL WORK AS CRIMINAL SANCTION FOR THE ACT OF CORRUPTION Galih Edwin Hidayat, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Faculty Of Law Universitas Brawijaya Email: Galihedwin@gmail.com Abstract This study aimed at identifying, systematizing, arranging, and analyzing the urgency of arranging social work as principal punishment stated in Law number 31 year 1999 jo. Law number 21 year 2001 about Corruption Erradication. This study employed normative juridicial method with statute approach. Legal materials obtained would be analyzed using library research and based on the phenomenon of corruption case to be later analyzed quantitively. The result of the study show that the principal sanction and additional sanction contained in Law number 31 year 1999 jo. Law number 20 year 2001 concerning corruption eradication has not yet been effective and does not give detterent effect which can be seen by the fact that corruption still takes place every year. Thus, additional social work as a principal criminal sanction can be used as psychological pressure so that corruption act in Indonesia can be emphasized using this sanction. Keywords : social work, urgency, corruption act.]]>
