<![CDATA[Sani Nur Imamy, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Saniimamy015@gmail.com ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan print out sebagai barang bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, agar terlihat jelas pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam tahap pembuktian dalam perkara pidana biasa dan perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik secara umum sama, namun terdapat beberapa perbedaan, yakni dari segi media tindak pidana, diakomodirnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta terdapat perlakuan khusus mengenai metode forensik terhadap bukti elektronik. Penerapan metode forensik terhadap bukti elektronik masih memiliki kekurangan, yakni tidak adanya suatu standar yang sama di tiap instansi penyidik yang berwenang, oleh karena itu dibutuhkan suatu harmonisasi standar penanganan metode forensik, dan dituangkan dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Keabsahan, pencemaran nama baik, UU ITE Â ABSTRACT The purpose of this research was conducted to find out the validity of the print out as evidence a criminal offence defamation through electronic media, in order to clear the importance of the application of law articel number 19 Year 2016 Of the information and electronic transactions. The results of the research and the discussion shows that in the stage of proof in criminal cases and criminal libel through the electronic media is generally the same, but there are some differences in terms of media, namely the criminal act, the legalization of electronic evidence as a legitimate instrument of evidence, and there is special treatment regarding the forensic methods against electronic evidence. The application of forensic methods against the electronic evidence is still lacking, the absence of a standard is the same in each instance of the investigating authorities, therefore required a harmonisation standard handling of forensic methods, and poured in legislation. Keywords : Validity, Defamation, ITE Act]]>
