<![CDATA[Firmanto Eko Adinegoro, Nurdin SH.,M.Hum., Dony Aditya Prasetyo,SH.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya firmantoadinegoro@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengajuan rezim hukum khusus atas penggunaan orbit geostationer oleh Indonesia sebagai negara dengan geografi khusus. Penggunaan wilayah ruang angkasa, terlebih wilayah orbit geostationer, sejatinya diatur pada traktat luar angkasa 1967.  Traktat ini di buat untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan eksplorasi wilayah antariksa serta peluncuran wahana antariksa. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum atau regulasi mengenai ruang angkasa beserta tanggung jawabnya untuk memperoleh data mengenai pengajuan rezim hukum khusus terhadap pemanfaatan wilayah orbit geostationer oleh Indonesia sebagai negara dengan geografi khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pengajuan rezim hukum khusus atas penggunaan wilayah orbis geostationer mengalami tantangan dan kendala dikarenakan belum adanya amandemen terhadap traktat luar angkasa 1967 yang masih hanya memuat tentang prinsip, norma dasar, dan teknis pemanfaatan, tanpa adanya aspek hukum yang tegas terhadap pemanfaatan wilayah ruang antariksa terlebih orbit geostationer.Serta belum adanya tanggapan persetujuan untuk dibuatnya hukum baru pemanfaatan ruang angkasa oleh negara-negara maju di fora Internasional Kata Kunci: Rezim hukum khusus, Orbit geostationer, Ruang angkasa, Negara dengan geografi khusus. ABSTRACT This study aimed at investigating the application of special law regime over the utilization of geostationary orbit by Indonesia as a country with special geography. The utilization of space, moreover the goestationary orbit area, has been regulate under space tractate 1967. This tractate was designed to regulate technical issues related to space exploration and the launch of space ship. This was a normative study using normative juridical method which was done by reviewing the legal aspects or regulations about space and its responsibilities to obtain data about the application of special law regime over the utilization of geostationary orbit by Indonesia as a country with special geography. The results of the research show that the application of special law regime over the utilization of geotationary orbit encounter some problems and chalenges because of the absence of amandement on space tractate 1967 which only contains the principles, basic norms, and the utilization technical, without the presence of firm legal aspects on the utilization of space especially geostationary orbit. It is also without the response of approval on the formulation of new law on the utilization of space by advanced countries in international forum. Keywords: Special Law Regime, Geostationary Object, Space, Country with Special Geography]]>
