<![CDATA[Mohammad Surya Trias Wijaya, Dr. A.Rachmad Budiono, SH., M.Hum, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: triaswijaya1@gmail.com ABSTRAK Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyata menjadi momok yang mengerikan bagi pekerja/buruh. Karena didalam kenyataannya perusahaan sering tidak memenuhi ketentuan peraturan didalam memberikan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga banyak pekerja/buruh yang dirugikan hak – hak dasarnya. Frasa demi hukum yang diatur didalam ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat – syarat perjanjian kerja waktu tertentu pada tahun 2014 di uji di Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan perubahan status para pekerja/buruh yang persyaratan perjanjian kerja waktu tertentunya dilanggar, sehingga kemudian menimbulkan norma baru didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dan juga melahirkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai ketentuan prosedur pelaksanaan perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Frasa demi hukum yang seharusnya di artikan menghasilkan hukum otomatis atau sifat eksekutorial ternyata didalam pelaksanaanya harus menggunakan prosedur atau tahapan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menyebabkan kekaburan hukum didalam kalangan masyarakat pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kata Kunci: Sifat eksekutorial, UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja waktu tertentu.  ABSTRACT Fixed appointment agreement that is considered flexible by company and businessmen becomes the fear of workers/labors because in reality company often fails to obey the rules so that the rights of workers/labors are violated. The phrse for the sake of law regulated on Article 59 paragraph (7) of Law number 13 year 2003 about Employment related to the consequences for companies which did not fullfil fix appointment work agreement requirements in 2014 was tasted in Constitutional Court related to the implementation of status amandement of workers/labors whose requirements of fixed appointment work agreement were violated. It then resulted in new norm in the decree of Contitutional Court number 7/PUU-XII.2014 and Minister Regulation number 33 year 2016 about the Procedures of Employment Supervision as the porvision of procedures of status amandement from fixed appointment work agreement (FTC) to temporary appointment work agreement. The phrase for the sake of law that was supposed to be interpreted as producing automatic law or executorial in its implementation had to use procedures or stages so that it caused legal vagueness in pragmatic society. This study was normative using statute approach. Keywords: executorial nature, Law of Employment, Fixed-term contract]]>
