<![CDATA[PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH TENAGA PENDAMPING Amalia Ramadhani, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Dr. Shinta Hardiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: amaliaramadhani33@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendamping berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam  aspek pelaksanaan pendampingan tersebut, pembahasan ditekankan terhadap bagaimana bentuk pendampingan agar program pemberdayaan masyarakat menjadi berjalan maksimal untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Kata Kunci: pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, tenaga pendamping.  THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 21 OF KEDIRIMAYOR REGULATION NUMBER 40 YEAR 2014 ON THE ACCOMPANIMENT OF SOCIETY EMPOWERMENT PROGRAM BY ACCOMPANYING WORKING PARTNERS Amalia Ramadhani Dimyati, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Brawijaya ABSTRACT This research discusses about the legal protection on the implementation of society empowerment program conducted by accompanying working partners based on the Article 21 KediriMayor Regulation Number 40 Year 2014 On The Accompaniment Of Society Empowerment Program. In the aspect of implementation, the analysis is emphasized on the how is the form of the accompaniment that the civil society empowerment program could be improved as maximum as possible for society. This research uses empirical law research using sosiological juridical approach. Keywords: implementation, society empowerment, accompanying working partners.]]>
