<![CDATA[Muhammad Fahmi Abdillah Mahri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: fahmimahri43@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Malang dan mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi serta solusi untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Kemudian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis dan dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 sudah berjalan dengan cukup baik apabila dikaji dari variabel ukuran dasar kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau kecenderungan implementator dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terpenuhi dan memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Kendala yang ada dapat diatasi dengan solusi seperti penambahan UPT, koordinasi yang terpadu hingga tingkat RT/RW dan sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Kata Kunci : Disabilitas, Implementasi, Peraturan Daerah ABSTRACT Purpose of this study to know and analyze the Implementation of Article 17 of Malang City Regulation No. 2 of 2014 in the fulfillment of the right to education for persons with disabilities in Malang and identify the constraints that affect and solutions to overcome it. This research uses Juridical Empirical method. Then using the material of primary and secondary law obtained by the author and analyzed by Van Meter and Van Horn policy implementation theory. The result of the research shows the Implementation of Article 17 Malang City Regulation Number 2 Year 2014 has been running well enough if it is studied from policy base size variable, policy sources, inter-organizational communication, implementation agent characteristic, disposition or tendency of implementer and social environment, and the economy, the fulfillment of the right to education for persons with disabilities has been fulfilled and have the same rights in education as well as the general public. The existing constraints can be overcome with solutions such as UPT addition, integrated coordination up to RT / RW level and socialization on the rights of People with disabilities to obtain education. Keywords: Disability, Implementation, Local Regulation ]]>
