<![CDATA[Salis Wulandari Fahdamir, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ririfahdamir@gmail.com  Abstrak Penelitian ini membahas konflik peraturan yang mengatur tentang alat bukti dalam persidangan acara perdata khususnya menganai perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, dimana ketentuan mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik memiliki sifat yang tertutup. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian berkelakuan buruk sekali dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektornik dari pemerintah (pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik). Kata kunci : Alat Bukti Elektronik, Kekuasaan Orang Tua. AbstractThis study discusses the regulatory conflict that regulates the evidence in the civil proceedings, especially in the case of the revocation of parental power. The regulation is the Civil Code and Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, where the provisions concerning evidence in the Civil Code have an open nature and in Law Number 19 Year 2016 on Information and The electronic transactions have a closed nature. Based on this, the problem formulated related to the validity of electronic evidence as a verification of bad behavior in the case of parental abolition of children. The results of the study indicate that the applicability of the provisions of Article 5 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions on electronic evidence will be more important to override the provisions of Article 1866 of the Civil Code on the evidence in civil cases. The main requirement that electronic documents can be declared valid evidence is the use of electronic systems that have been certified electronics from the government (article 13-16 of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions).Keywords : Electronic Evidence, Parents’ authority.]]>
