Fauziyah Tsamrotul Fuadah
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN ATURAN KEBAL CERAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten) Fauziyah Tsamrotul Fuadah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fauziyah Tsamrotul Fuadah, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: fauziyahtsamrotulfuadah@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan kebal cerai beserta hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai tersebut pada masyarakat hukum adat Baduy. Hal ini didasari karena pada asasnya, aturan kebal cerai tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat hukum adat Baduy baik Baduy Dalam (Baduy Tangtu) maupun Baduy Luar (Baduy Panamping). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan masyarakat hukum adat Baduy yang memutus ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi. Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan di dalam hukum adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik oleh karenanya pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebal Cerai, Hukum Adat Baduy ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of regulation regarding the resistance to divorce, its obstacles, and attempts to face the obstacles that hamper the implementation of the regulation of the resistance to divorce in Adat law community of Baduy. This is based on the principle that this resistance applies to all the people of Adat law including both inner Baduy (Baduy Tangtu) and Outer Baduy (Baduy Panamping). However, several people in the society have divorced without being given a sanction as regulated. It is in contrast to the characteristic of Adat law implying that a sanction must be delivered to whoever breaks the Adat law. This issue shows that there are still obstacles faced in implementing the regulation related to resistance to divorce. As a consequence, this regulation seemingly fails to function, leading to the absence of sanction that should be given to those who break the law.   Keywords: implementation, resistance to divorce, Adat law of Baduy