<![CDATA[Gada Bagaskara, Dr. Ismail Navianto., SH.MH., Fines Fatimah., SH.MH. gadabagaskara@gmail.com ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan pasal 156a KUHP pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya kasus penodaan agama, kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan di putus pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr., karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr telah sesuai dengan Pasal 156a KUHP ? dan, (2) Apa implikasi hukum terhadap putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr jika di kaitkan pada ketentuan pasal yang berbeda terkait dengan penuntutan ? Peneliti menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan kasus (case approach), Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat peraturan perundang – undangan, berkas perkara, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil dari penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Harus ada perubahan terhadap Pasal 156a KUHP, agar terdapat suatu kepastian hukum untuk menjerat pelaku penodaan agama. Dan (2) Hakim dapat memutus diluar dari tuntutan Jaksa penuntut umum asal masih berpedoman pada surat dakwaan dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kata kunci : Penodaan Agama, Penerapan Pasal ABSTRACT The authors raised the issue of the implementation of Article 156a of the Indonesian Penal Code on the Verdict No.1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. The choice of the issue is based on the case of religious blasphemy, the case is tried by the North Jakarta District Court and is sentenced in the Decision No.1537 / Pid.B / 2016 / PN Jkt Utr. This paper raised some problems as follows: (1) Is the Verdict No.11537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr is in accordance with Article 156a of the Indonesian Penal Code?; and (2) What are the legal implications of the Verdict No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, when it is linked to different provisions of article related to prosecution? In this paper, the author utilizes normative legal method with statue approach and case approach. The primary and secondary data obtained by writer will be analyzed using juridical-normative-analysis technique, which looks at legislation, cases, literatures, journals, and thesis as references in solving legal problems that become the object of study. The Result of research with the above method found that: (1) there must be an amendment to the Article 156a of Indonesian Penal Code, in order to provide a legal certainty for the perpetrators of religious blasphemy; and (2) the judges may decide outside of the demands of the General Prosecutor if the verdict is sentenced based on the indictment and under the Article 5 Paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power. Keywords: blasphemy, implementation of article ]]>
