<![CDATA[Moch. Naby Aksani Akbar, Yenni Eta Widyanti, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Nabyaksani21@gmail.com ABSTRAK Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya konsumen service ban vulkanisir di Kota Malang yang masih belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang tersebut. Dalam mendapatkan hak tersebut harusnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap konsumen. Namun ada beberapa hambatan yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Salah satu hambatan yang dialami konsumen adalah kurangnya tanggung jawab dari pengusaha, kurangnya informasi yang jelas saat melakukan service ban vulkanisir, dan sebagainya. Untuk hal tersebut maka dilakukan upaya prefentif yaitu upaya konsumen untuk menghindari kerugian dikarenakan pemasangan tapak ban tidak benar, dan upaya represif yaitu berupa permintaan tanggung jawab kepada pelaku usaha apabila ban yang diterima tidak sesuai yang diperjanjikan. ABSTRACT In this bachelor theses author lift up on the implementation of the Clause 4 Letter A Of Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection to retreaded tire consumer tire enterpreneurs service in the city of Malang yet to be implemented with good. the selection of the theme based on by many consumers of retreaded tire service in Malang city which has yet to get the right to comfort, security and safety in using the goods. To get the right business players should give the correct information, clear and honest to consumers. But there are some obstacles in the legal barriers and non-legal barriers. One of the obstacles experienced by consumers is the lack of responsibility of entrepreneurs, lack of clear information when you perform retreaded tire servicing, etc. For that matter, the prefentive efforts by the consumer efforts to avoid loss due tread of the tire installation not correctly, and repressive efforts are in the form of the request the responsibility to business players when the ban which is not accepted as being corporately.]]>
