Dewangga Kurniawan, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., M.S., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017 Email : dewanggakurniawan999@yahoo.com  ABSTRAK Secara subtasansi pasal 6 UUHT seharusnya telah menimbulkan rasa keadilan diantara kedua belah pihak dikarenakan dalam pasal ini memuat suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur kepada debitur saat terjadi kredit macet yang disebut parate execuite, secara struktur peranan hakim dalam efektifitas pasal 6 UUHT hanya sampai pada pemutusan siapa yang dianggap salah. Sedangkan secara kultur tidak efektifnya penyelesaian kredit macet dikarenakan kurangnya pengertian dan iktikad baik dari pihak debitur, pihak debitur enggan melepas barang jaminanya meskipun barang jaminan tersebut telah berpindah kepemilikan kepada kreditur secara sah menurut hukum. Faktor pendorong terlaksananya parate executie ini ialah adanya komunikasi pihak kreditur dengan aparat negara dengan meminta peran sertanya untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, sedangkan penghambat penyelesaian kredit macet, dalam hal ini adalah penguluran waktu yang dilakukan oleh debitur supaya pasal 6 UUHT tidak efektif, debitur yang telah dinyatakan kalah dalam gugatanya tetap bersikukuh untuk tidak mau meninggalkan tanah atau bangunan yang dijadikannya sebagai barang jaminan yang telah sah secara hukum untuk dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur sehingga membuat penyelesaian kredit macet menjadi tidak efektif. Kata Kunci : efektif, penyelesaian kredit, parate execuite, kreditur, debitur, eksekusi, barang jaminan, setelah putusan. ABSTRACT Substanstially, Article 6 of Law Number 4 Year 1996 Concerning to the Rights of Landers and Land-Related Objects (hereinafter “UUHTâ€) should have created a sense of justice between the two parties because this article contains an action that can be done by creditors to the debtor when there is a bad credit called parate executie, the structure of the role of the judge in the effectiveness of Article 6 of UUHT is only until the termination who is considered wrong. While in the culture, the ineffectiveness of the settlement of bad debts is caused by the lack of understanding and good faith from the debtor, the debtor is reluctant to release the goods even though the guarantee goods have transferred ownership to the creditor legally according to the law. The driving force for the implementation of this executie parate is the communication of the creditor with the state apparatus by requesting his/her role to execute the guarantee goods, while the obstacle to the settlement of bad debts, in this case is the extention of time made by the debtor in order to make Article 6 of UUHT becoming not effective, the debtor who has been declared defeated in his lawsuit remains adamant and does not want to leave the land or buildings which he made as a collateral goods that have been legally valid to be executed by the creditors, this make the settlement of the non-performing loans become ineffective. Key Word : Effective, Credit Settlement, Parate Execuite, Creditor, Debtor, Execution, Collateral Goods, After Verdict.