<![CDATA[Muhammad Danial Ar-Rasyiid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: md.arrasyiid@gmail.com  ABSTRAK Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang belum terpenuhi. Pasal 18 yang mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum belum sama sekali diterapkan di Terminal Landungsari. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang terdapat di Terminal Landungsari saat ini tidak sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan umum. Salah satu hambatan dari penerapan aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari adalah awal pembangunan Terminal Landungsari tidak memiliki perencanaan yang baik mengenai fasilitas umum yang aksesibel. Selain itu perpindahan kewenangan pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi baru berjalan satu tahun sehingga kebijakan pembangunan fasilitas umum yang aksesibel belum dapat terlaksana. Untuk mengatasi hambatan pemenuhan fasilitas yang aksesibel, pengajuan pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh Kepala Terminal Landungsari dilakukan perencanaan dengan baik sehingga nantinya fasilitas umum dapat memenuhi salah satu hak penyandang disabilitas yakni mendapat aksesibilitas pada fasilitas umum. Kata Kunci : Penerapan, Aksesibilitas, Disabilitas ABSTRACT The implementation of Article 18 of the Law Number 8 Year 2016 on Disabilities at Landungsari bus station of Malang City has not yet been fulfilled. Article 18 that regulates accessibility right for persons with disabilities on public facilities have not been implemented yet at Landungsari bus station. It can be seen from facilities that exist at Landungsari bus station which are not appropriate with the technical facilities and accessibility guidelines on public buildings. One of obstacles in implementing accessibility of public facilities at Landungsari bus station namely in the first construction of Landungsari bus station did not have a good planning related to accessible public facilities. In addition, the transfer of management authority from city government to provincial government was just running since a year ago, so the policy on development of accessible public facilities could not be implemented. In order to overcome the obstacles of fulfillment of accessible public facilities, tender of public facility development conducted by the Head of Landungsari Bus Station should be planned well, so in the future, the public facilities can fulfill one of the disabled person rights which is to get accessibility on public facilities. Keywords: implementation, accessibility, disability]]>
