<![CDATA[Michael Varullah, Agus Yulianto SH, MH, Arif Zainudin SH, M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : varullahmichael@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengatur dan membuat regulasi mengenai kewajiban kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memiliki lahan parkir pribadi atau garasi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis apakah peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan efektif serta menganalisis seberapa jauh peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Kebanyakan masyarakat DKI Jakarta khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Masyarakat masih sedikit andilnya dalam penegakan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban dalam memiliki parkir pribadi di Jakarta Utara dan berjalan kurang efektif dan kurang ditaati oleh para pemilik kendaraan bermobil di Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa aturan tersebut belum belum dapat berpengaruh secara signifiikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Kata Kunci: Peran Serta Masyarakat, Kewajiban, Garasi, Tansportasi ABSTRACT This research discusses and analyses the regulation of Local Regulation of DKI Jakarta on regulating and making regulation related to the obligation towards DKI Jakarta society for having private parking areas or garage. This research aims to analyze whether the regulation that was issued by Local Government has been well implemented effectively and to analyze how far the public participation regarding Local Regulation of DKI Jakarta Province Number 5 Year 2014. Most of DKI Jakarta society especially Tugu Utara do not have private parking areas or garage. The society had relatively little participation in implementing Article 140 Paragraph (1) and (2) of Local Regulation of DKI Jakarta Province Number 5 Year 2014 on Transportation and the obligation in order to have private parking areas in North Jakarta as well as it was not effectively implemented and obeyed by the owners of cars in North Jakarta. Therefore, it proves that the regulation does not have a significant impact towards the DKI Jakarta society. Keywords: participation of society, obligation, garage, transportation ]]>
