<![CDATA[Aldira Hardiyan Anoraga Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT.Haryono No.169, Malang 65145, IndonesiaTelp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email: Anoragaaldira@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Pasal 90Ayat (1) Huruf a dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bagian Tujuh Belas TentangBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini dilatar belakangiadanya kejanggalan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah tepatnya ada pada pasal 90 ayat (1) huruf a dan pasal91 ayat (1) kedua pasal tersebut termasuk dalam bagian tujuh belas tentang BeaPerolehan Hak Atas dan Bangunan. Kedua pasal tersebut saling bertentangan satudengan yang lain, dimana dalam pasal 90 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa saatterutang pajak BPHTB untuk jual beli adalah sejak dibuat dan ditandatanganinyaakta. Sedangkan dalam pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris hanya dapatmenandatangani akta ketika wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.Sehingga dari kedua bunyi pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastianhukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakeabsahan pasal 90 ayat (1) huruf a terhadap pasal 91 ayat (1) Undang Undangnomor28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagiantujuh belas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan?. Untukmengetahui permasalahan yang ada maka metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitiandan analisis sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasilpenelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: dalam halini penulis berpendapat bahwa pasal 90 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 ayat (1)Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tidak memiliki kepastian hukum, sehinggadapat menimbulkan cacat hukum dalam penerapannya. Ketidakpastian hukumdisebabkan karena kedua pasal tersebut tidak memenuhi asas pembuatan peraturanperundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan, Pajak Daerah danRetribusi daerah. ABSTRACTIn this mini-thesis (skripsi), the author discusses about Judicial Analysis Article 90 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91 Paragraph (1) Statute Number28 Year 2009 concerning Local Taxes and District Levies Number seventeenregarding Acquisition Duty on Land and Building Rights, this is motivated thereare clumsiness on statute number 28 of 2009 on local taxes and user chargesexactly on article 90 paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91 Paragraph (1)concerning Local Taxes and District Levies where both are included in section seventeen about of the duty on the acquisition of land and building rights. the two articles are contradictory, article 90 paragraph (1) letter a is mentioned that when tax payable BPHTB for sale and purchase is since the creation and signing of the deed. whereas in article 91 paragraph (1) mentioned Notary can only sign the deed when the taxpayer submits proof of tax payment. so that the two articles may create legal uncertainty. The issues that are examined in this research, namely how the validity of article 90 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91Paragraph (1) of statute Number 28 Year 2009 concerning Local Taxes andDistrict Levies Number seventeen regarding Acquisition Duty on Land and building Rights?. In order to understand the existing problems, so the research approach that used, namely juridical normative. This research is legal research used statute approach and conceptual definition. from the results of research and analysis in accordance with the above method, the authors obtain the results of research and answers from the formulation of the problem proposed namely: in this case the author is of the opinion that article 90 paragraph (1) sub-paragraph and article 91 paragraph (1) of law number 28 of 2009 has no legal certainty, so it can cause legal defects in its application. Legal uncertainty is caused because the two articles do not meet the principles of legislation-making based on statute number 12 of 2011 on the establishment of legislation.Keywords: Regarding Acquisition Duty on Land and Building Rights, Local Taxes and District Levies]]>
