<![CDATA[Prillasari Naryani,Prof.Masruchin Ruba’I,SH.,MS, Dr.Bambang Sugiri,SH.,MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Prillasarinaryani@yahoo.co.id  Abstrak Kebijakan formulasi tindak pidana Obstrcution of Juctice dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, Pasal 21 ini masih mempunyai kelemahan yaitu tidak diatur secara terperinci apa-apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi, tidak sesuai asas lex certa dan lex stricta sehingga membuat mulltitafsir dalam vonis hakim serta tidak mengatur bentuk merintangi pada proses penyelidikan dan eksekusi putusan pengadian tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, penulis berharap agar Pasal 21 ini dapat direvisi dengan aturan yang lebih terperinci, tidak multitafsir, serta mengatur dari penyelidian, hingga eksekusi vonis hakim sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih optimal. Kata Kunci : Menghalangi Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Abstract The policy of obstruction of justice act formulation in corruption criminal action in Indonesia has been regulated in article 21 Law of The Republic of Indonesia No 31Year 1999 jo Law of The Republic of Indonesia No 20 Year 2001 about corruption eradication. Juridically, article 21 still has weakness that is not regulated in detail, what kind of acts that included in obstruction of justice, not suitable with lexcerta and lexstricta principle so produces multi-interpretation in the judge’s verdict and does not regulate the form of obstruction of justice in the investigation process and court decision execution for corruption criminal action. In the future, the writer hopes article 21 can be revised with detail regulation, not multi-interpretation, and regulates from investigation to execution of judge’s verdict so the law enforcement for corruption criminal action can be more optimal. Keywords: Act the intervene of investigation on criminal corruption ]]>
