<![CDATA[Diah Kurniawati, Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum, Mohammad Dahlan,SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No.169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: diahkurniawati76@gmail.com ABSTRAK Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan terhadap tertib administrasi kependudukan. Dengan adanya faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut maka terdapat strategi bagaimana peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa Laweyan untuk pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana Penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan Historis (historical approach). Berdasarkan hasil penelitian 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu tanda penduduk di Desa Laweyan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang notabene masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Kata Kunci : Peran Kepala Desa , Kartu Tanda Penduduk Elektronik ABSTRACT This research aims to discuss factors that hinder public awareness of population administration order in Laweyan village. Regarding this problem, there should be a strategy set to help the village head raise the public awareness of population administration order according to the principle of co-administration task in tackling the problem arising in the making of electronic residential identity card in accordance with Article 7 Paragraph (1) Letter f of Law of The Republic of Indonesia Number 24 Years 2013 on Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2006 on Population Administration, including delegating authority to village head to hold some of the population administrative tasks based on the principle of co-administration task. To discover more of the problem presented in the research, socio-juridical and historical approach were employed. The research result shows that 40 % of the total population holds no electronic residential identity card. This issue implies that it is essential that village head is authorized to assist Population and Civil Registration Agency of the Regency of Probolinggo to settle the problem related to the issuance of the electronic residential identity card of Laweyan village, Sumberasih District, the Regency of Probolinggo. Keywords: role of village head, electronic residential identity card]]>
