<![CDATA[Syanindita Nirna Ingtias, Dr. Abdul Madjid, SH.MHum., Lutfi Effendi, SH.MHum. 145010101111025 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Syaninditan.ingt@gmail.com  Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi terhadap guru. Sudah seharusnya guru melaksanakan tugas profesionalnya yaitu mendidik peserta didiknya termasuk memberikan sanksi apabila peserta didiknya melanggar norma yang ada. Namun dalam memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya guru justru tersandung masalah hukum. Tidak jarang juga guru sering mendapat tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, dan pihak lainnya. Kebijakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Namun sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk juga peserta didik di sekolah, perlu adanya upaya sinkronisasi dan integrasi agar Undang-Undang tersebut menjadi konsisten dengan Peraturan Pemerintah tentang Guru. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Hak-hak Guru, Hak Anak dan Peserta Didik. Abstract This research is based on what teachers have commonly experienced. It is commonly accepted that teachers professionally work to educate their pupils and impose a sanction to those breaking the rules. Sometimes, the sanction imposed by the teacher will just drag teachers to court, and it is not rare to see some teachers threatened, hit, discriminated, and treated unjustly by pupils, pupils’ parents, societies, and other parties. With its policy, the government has stipulated the Government Regulation Number 19 of 2017 on Amendment to Government Regulation Number 74 of 2008 on Teachers, in which government and regional government are authorized to provide legal protection for teachers performing their professional work. Legal protection for the teachers is an integral part of efforts to meet teachers’ rights. Regarding the existence of the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection which regulates rights of and protection for children, including pupils at schools, synchronization, and integration of law and Government Regulation on Teachers is required for better consistency. Keywords: legal protection, profession of teacher, teachers’ rights, children’s and pupils’ rights.]]>
