<![CDATA[Ryko Febriando, Dr. Tunggul Anshari S.N . SH.M.Hum, Lutfi Effendi SH.M.Hum, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email : rikofebri50@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Peraturan Da Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Tetapi, hingga saat ini belum optimalnya pendapatan asli daerah Kabupaten Malang melalui Retribusi ini masih kuranng dikarenakan banyak faktor yang melatar belakanginya salah satunya kewajiban setiap badan hukum atau badan lain-lainya yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang menurut Pasal 21 Perda kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomorr3 Tahun 20140tentang RetribusiiPerpanjangannIzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asingg(IMTA) di Kabupaten Malang dan Apasajakah Hambatan dan Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pelaksanaan Pasal 21 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaturan yang tidak jelas mengenai Perda tersebut Perbup sebagai pemdukung jalannya Perda tersebut juga belum ada, kurangnya aparatur sipil negara yang membidangi pengawasan tenaga kerja asing, kemudian tenaga kerja asing yang berkerja di dua daerah juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi. Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Izin. ABSTRACT This thesis is mainly based on Regional Regulation of Regency of Malang Number 3 of 2014 on Permit Renewal Required to Continue EmployING Foreign Workers. Since the own-source revenue of the Regency of Malang is not optimal, it is essential that legal entities which employ foreign workers report to the Department of Labour and Transmigration of the Regency of Malang. Due to this issue, this research is focused on discussing the effectiveness of Article 21 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 3 of 2014 on levy imposed on permit renewal required to keep employing foreign workers in the Regency of Malang and the obstacles encountered by Department of Labour and Transmigration in implementing Article 21 along with the solutions. Empirical juridical method was employed in this research with socio-juridical approach. The research result revealed that the government regulation was found unclear. In addition, there was no Regent Regulation supporting the implementation of Government Regulation. The lack of civil service apparatus in charge of watching foreign workers also served as a problem beside the fact that some foreign workers work in two different regions. Keywords: foreign workers, levy, permit ]]>
