<![CDATA[Muhammad Burhanuddin Anshori, Lutfi Effendi, SH., M.Hum.,Drs. Abdul Halim, M.Ag. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : burhananshori@gmail.com  Abstrak Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN. Hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena Nazhir merasa cukup yakin dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, dalam prosesnya sering kali Nazhir kekurangan data administratif dan enggan untuk melengkapi data tersebut, kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta inventaris yang kurang update (pembaharuan). Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut. Kata kunci:  Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf. Abstract This research is conducted due to the difference between the regulation (das sollen) of Article 32 of Law of Waqf(religious endowment) and the reality (das sein) in which the land of waqf located in the district of Pronojiwo, the Regency of Lumajang is not registered. This issue needs to be further studied to avoid another chance for it to happen again in the future. The urgency of this research is focused on providing legal protection related to the land of waqf especially for the people of the District of Pronojiwo, the Regency of Lumajang. The research result reveals that the provision of Article 32 of Law of Waqf has not yet been implemented effectively especially by the law that regulates waqf. It is more obvious when the Ministry of Religion (KEMENAG) fails to provide services as required by Nazhir, leading to reluctance to register the land which is against the Law that implies the registration should be registered within 7 days after Waqf Pledge (AIW) is signed. Moreover, National Land Agency is pretty sluggish to take care of the document of waqf that has been submitted. The land measuring is not performed well by the National Land Agency. However, the obstacles to implementing Article 32 of Law on Waqf related to the issuance of land deed of waqfin the District of Pronojiwo, Regency of Lumajang are caused by either structural aspect or the society, but the obvious obstacle is when Nazhir was quite confident with his waqf land status because he thinks he has AIW in hand. In the practice, there was a lack of administrative data and he was reluctant to fully fulfill the completion of the data. The lack of knowledge of human resources regarding the essence of legal certainty of waqf object and not well-updated inventory also serve as obstacles. However, several measures have been taken to overcome the problem. Keywords: waqf, issuance of a deed, waqf land  ]]>
