<![CDATA[Theodorus Vega Himawan Pangestu, Dr. Iwan Permadi, SH., MH., Dr. Tunggul Anshari SN, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya vega.himawan@gmail.com  ABSTRAK Sejak masuknya perusahaan Over the Top asing ke dalam negeri, penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah tidak berbanding lurus, dimana setiap pendapatan dari usaha yang dilakukan tidak dipungut pajak atas badan sesuai dengan BUT. Walaupun sebagian besar Over the Top yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ataupun BUT yang telah terdaftar, perusahaan tersebut hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya. Keadaan ini menyebabkan begitu banyak pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara, namun hangus karena perusahaan Over the Top tersebut hanya membayarkan pajak penghasilan atas karyawan yang menempatkan kantornya di Indonesia. Hal ini terjadi karena perusahaan Over the Top mengalihkan pendapatan terbesarnya yaitu iklan melewati negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Menimbang bahwa belum adanya pengaturan khusus terkait pelayanan jasa Over The Top yang mendirikan usahanya di Indonesia, perlu upaya serius untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut yaitu salah satunya dengan pengaturan pajak yang biasa disebut dengan Diverted Profit Tax. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Diverted Profit Tax terhadap penyedia jasa Over The Top di Indonesia belum diatur dalam bentuk Peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya aturan sebagai upaya pencegahan praktik penghindaran pajak layanan penyedia jasa Over The Top dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Kata Kunci: Diverted Profit Tax, Badan Usaha Tetap, Urgensi, Over The Top ABSTRACT Since the foreign company called Over The Top entered Indonesia, the income received by the government is not like what is expected, in which income obtained from business activity is not charged with Corporate Income Tax according to Permanent Establishment despite the fact that most companies are registered as a taxpayer or as Permanent Establishment. The companies concerned only pay the employment tax. As a result, the amount of tax received by the state is not relevant to what it should receive, as the company only pays the employment tax. Over The Top has been diverting its massive income from ads to a country that imposes a lower tariff. Therefore, diverted profit tax regulation is essential to help to tackle this issue. This research employed a normative juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. The result concludes that the regulation of Diverted Profit Tax concerning the case of Over The Top in Indonesia has not been enacted in legislation, resulting in the urgency of management regarding the case to prevent any tax avoidance-related cases as done by Over The Top as a service provider, in which several contributing and impeding factors also need to be taken into account. Keywords: Diverted Profit Tax, Permanent Establishment, urgency, Over The Top.]]>
