<![CDATA[Djairan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya datuk.djairan@gmail.com Abstrak Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakya, namun di sisi lain pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pada tahun 2018 ini, diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta segala Perubahannya. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah dengan pemanfaatan anggaran negara terbesar, setiap tahunnya menurut LKPP mengunakan sekitar 40% dari APBN dan APBD. Sepanjang tahun 2017, ICW mencatat sudah ada 84 kasus terkait PBJ pemerintah, dengan ini kasus korupsi pada sektor ini yang ditangani KPK menunjukkan angka yang tertinggi (30.4% dari kasus yang ditangani KPK). Terdapat permasalahan pokok pada PBJ Pemerintah yaitu : 1)Aturan tentang pelaksanaan PBJ hanya setingkat Perpres, tidak dapat mengatur sanksi, jika berbenturan dengan PBJ pada sektor lain yang diatur dalam UU, maka Perpres tersebut dapat tidak berlaku karena tingkatnya lebih rendah, selain itu, Perpres juga dapat menjadi alat diskresi pihak tertentu. 2)Perpres belum dapat mendeteksi adanya afiliasi yang terjadi dalam proses PBJ Pemerintah. Adapun lembaga yang terlibat dalam pengawasan pada PBJ adalah; LKPP, BPK, KPPU, dan KPK. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Kelemahan Regulasi, Lembaga Pengawas Abstract Society demands the government to improve the general welfare for all societies of Indonesia. Therefore, the government is obligated to provide all the need for the citizens. In 2018, the Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement as the amendment for Presidential Regulation Number 54 of 2010 and all its amendment. The government procurement is a mechanism of government expenditure with the highest budget spending annually. According to LKPP, the government spends about 40% of Indonesian Budget and Regional Government Budget. During the period of 2017, ICW recorded there were 84 cases concerning the government procurement, in which corruption case accounted for the highest (30.4% of cases handled by Corruption Eradication Commission). However, some problems rise regarding the government procurement: 1) the regulation concerning the execution of procurement is only equal to Presidential Regulation, where it cannot regulate sanction when there is a conflict with another sector that is regulated in Law. This conflict means the Presidential regulation will not be effective because the position is below the Law in addition to the fact that the presidential regulation can trigger discretion for certain parties. 2) Presidential Regulation cannot detect the existence of affiliation in the process of government procurement. The bodies involved in the supervision of procurement comprise Agency of Government Procurement Policy (LKPP), BPK (State Audit Agency), KPPU (Business Competition Supervisory Commission), and KPK (Corruption Eradication Commission). Keywords: corruption, procurement, weak regulation, supervisory authority.   ]]>
