<![CDATA[Andriani Larasati, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Dr. Ismail Novianto, SH., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : andrianilarasati89@yahoo.com  ABSTRAK Isu hukum dalam penelitian ini adalah apabila seorang penyelenggara negara dalam hal melakukan suatu perbuatan perdagangan pengaruh (trading in influences), yang sejatinya tidak bertentangan dengan kewajiban yang melekat dalam jabatannya, apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dimaksud undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?. Sehingga batasan penelitian ini adalah menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam menilai kapasitas perbuatan dan kedudukan Lutfi Hasan Ishaaq pada Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dalam Pasal 12 huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata Kunci: unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana korupsi suap, perdagangan pengaruh ABSTRACT This thesis discusses an issue concerning a state actor involved in trading in influences which should not infringe his/her position in governance related to whether this involvement is to blame and to be categorized into criminal corruption. Regarding the case, this thesis is limited in scope to only analyze the precision of consideration of judges in deciding the act or the position of LutfiHasanIshaaq in the Decision Number 38/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST in fulfilling the determining elements of criminal corruption of bribery in Article 12 letter an of Law of Corruption Eradication. Keywords: criminal elements, criminal corruption of bribery, trading in influences.]]>
