<![CDATA[Aditya Chandra Darmawan, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : darmawanchandraaditya@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari tel Aviv ke Yerusalem menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 sehingga bisa diketahui apakah pemindahan kedutaan tersebut sesuai dengan isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980 dan apa implikasi yuridis untuk perbuatan yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan hukum dan perjanjian internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum primer melalui resolusi dan prinsip, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 karena status dari kota Yerusalem dan isi dalam resolusi yang tidak memperbolehkan suatu negara membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut dan melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain, serta Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi sebagai implikasi yuridis yang harus di terima Amerika Serikat menurut Piagam PBB. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980, Amerika Serikat, Yerusalem, Tel Aviv, Piagam PBB. Abstract This research is aimed to analyse repositioning US embassy from Tel Aviv to Jerusalem from the perspective of the UN Security Councils Number 478 of 1980 to find out whether the repositioning is relevant to the content of the resolution of the US Security Councils Number 478 of 1980 and also to find out the juridical implication of what has been done by the US. This research employed normative juridical method with legal and international agreement, and case approaches. The legal materials were obtained from primary data that comprised principles and resolution, secondary data that included library research of relevant sources needed in the observation, and tertiary data. The data obtained was then analysed descriptively and normatively. The research result indicates that the US has breached the content of the Resolution of the UN Security Councils Number 478 of 1980 regarding the status of Jerusalem and the resolution content that implied the prohibition of opening any diplomatic representatives in Jerusalem and the infringement of non-intervention principles that lead to issues in the state. Moreover, the UN Security Councils could impose sanction as juridical implication on the US according to the UN Charter.Keywords: Juridical Implications, UN Security Council Resolution No. 478 of 1980, United States, Jerusalem, Tel Aviv, United Nations Charter.]]>
