<![CDATA[Raja Leon Marsinga, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum, Agus Yulianto S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: simanjuntakleon@gmail.com  ABSTRAK Mengenai upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor sudah menjadi rahasia umum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat menghindari dikenakannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor, dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Еfеktivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data-data dokementasi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif belum efektif Kata kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak, Pajak Progresif ABSTRACT Progressive tax avoidance is quite common to take place among taxpayers in the province of Jakarta. Avoiding such a tax as regulated in the Regional Regulation of the Province of Jakarta Number 2 of 2015 on vehicle tax leads to the following research problem: What is the effectiveness and measures taken by Tax office and regional levy of the Province of the Capital City of Jakarta concerning the effectiveness of Article 7 Paragraph (1) letter A of Regional Regulation of the Province of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax related to Tax Compliance by Taxpayers with Progressive Tax? Empirical juridical methods were used in this research to study the response and phenomenon occurring among societies regarding Article 7 Paragraph (1) Letter A of Regional Regulation of the Provincial area of Capital City of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax. Legal materials were obtained from literature review, documentation from Tax Office and Provincial Levy of Jakarta, and interviews with authorized experts/officials. The obtained data were then analyzed through a descriptive method in order to present a more systematic writing to provide a solution to the legal issue formulated. It is concluded that Article 7 Paragraph (1) letter A of Regional Regulation of the Province of Capital City of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax regarding Tax Compliance with Progressive Tax has not been effectively implemented. Keywords: effectiveness, vehicle tax, the taxpayer, progressive tax]]>
