<![CDATA[Muhammad Fajar MaulidiFakultas Hukum Universitas Brawijaya muhammadfajar12_06@yahoo.co.id  ABSTRAK Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal agar masyarakat tersebut merasa tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyrakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar ketidak puasan. Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian terkait dengan Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang efektifnya perundang – undangan. Hasil yang ditemukan bahwa Faktor yang menghambat dalam proses pencairan dana pada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group adalah faktor hukum yang mana kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana. Kata Kunci : Efektifitas, Pencairan Dana Proyek, perpres no. 54 tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pasuruan ABSTRACT Recalling that the Regency of Pasuruan is categorized into a developing area, services given in the area especially regarding permit must be optimal for the sake of the society. Rising awareness of services given by public administration has led to a situation where people feel dissatisfied with the public services. Such a situation can be seen in the Department of disbursement of project fund as part of Development and Housing Agency where several people have taken advantage from giving consultation to their customers by misusing their authorities at the office. It is related to the absence of regulation in Presidential Decree Number 54 of 2010 concerning billing of the project performed. This research employed empirical juridical research methods by directly studying legal issues. The observation was performed by directly visiting the research site regarding the general principle of good governance in the agency. The lack of good governance was mainly caused by the lack of effectiveness of regulations. The observation also revealed that fund disbursement for projects that took CV Jasa Teman and CV Aladin Jawa Group was not effective due to the legal issue regarding the time period of the fund project disbursement that has not been decided by the government. This is in line with what has been faced by the two CVs in which the disbursement still remains unknown since there is no regulation that regulates the time period. Keywords: effectiveness, project fund disbursement, presidential decree Number 54 of 2010 ]]>
