<![CDATA[Markus Harfian Bagus Aji, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Markus.harfian@gmail.com  ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait Peran saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh KPK. Peran saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah untuk membantu penyidik KPK dalam mengungkap Tipikor yang dilakukan secara terorganisir. Peran Justice Collaborator dalam memberikan keterangan sejak penyidikan hingga penuntutan akan membantu KPK menyelesaikan kasus Tipikor hingga keakarnya. Justice Collaborator biasanya membantu penyidik mengungkap pelaku lain yang sulit dijerat karena minimnya alat bukti. Pertimbangan Yuridis Penyidik KPK Dalam Menetapkan Tersangka Sebagai Justice Collaborator adalah berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjsama. Pertimbangan yuridis penetapan Justice Collaborator harus memenuhi persyaratan diantaranya merupakan salah satu pelaku dalam kasus Tipikor, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan merupakan pelaku utama, bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, membantu mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif terhadap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Kata Kunci : Tersangka, Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, KPK  ABSTRACT In this research, the author raised about Juridical Consideration of Determining Suspects as Justice Collaborators in the Corruption Settlement Settlement by Corruption Eradication Commission. The problems discussed in this thesis are related to the role of witnesses of the actors who collaborate (Justice Collaborator) in the Corruption Settlement Settlement by the Corruption Eradication Commission. The role of the perpetrator witness in collaboration (Justice Collaborator) is to help KPK investigators in uncovering Corruption in an organized manner. The role of Justice Collaborator in giving information from the investigation to the prosecution will help the Corruption Eradication Commission resolve the Tipikor case to its extent. The Justice Collaborator usually helps investigators uncover other actors who are difficult to snare because of the lack of evidence. Juridical Considerations of Corruption Eradication Commission Investigators in Establishing Suspects as Justice Collaborators are based on Circular Letter point 9 Number 4 of 2011 concerning treatment given to both wistleblower and justice collaborator. Juridical considerations regarding the determination of the Justice Collaborator must meet the requirements including one of the perpetrators in the Tipikor case, acknowledging the crimes committed, not the main perpetrators, willing to provide information as witnesses in the judicial process, helping to express the criminal offenses that are intended against other perpetrators greater than. Keywords : Suspect, Justice Collaborator, Corruption Eradication Commission]]>
