<![CDATA[Andrea Cicilia Laurien, Agus Yulianto S.H., M.H., Arief Zainudin S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya andreacicilia@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional dinas Pemerintah Kota Malang yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang dimana untuk mengetahui prosedur penghapusan kendaraan operasional dinas, dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian peraturan yang berlaku dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, khususnya pada kegiatan penghapusan kendaraan operasional dinas. Mengingat pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional dinas merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk menertibkan kendaraan operasional dinas oleh Pemerintah Kota Malang, sehingga permasalahan terkait penghapusan kendaraan operasional tidak dapat dianggap ringan sebab apabila terdapat kendaraan-kendaraan yang berada dalam kepengurusan dan penguasaannya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan, dapat dimungkinkan muncul suatu kondisi dimana kendaraan tersebut akan membebani anggaran pemerintahan. Kata Kunci: pelaksanaan, penghapusan, barang milik daerah, kendaraan operasional dinas ABSTRACT This research is focused on the discussion concerning the rescission of operational vehicles in Government Service of Malang, executed by Regional Agency of Finance and Assets in Malang, finding out the procedures required in the rescission of operational vehicles in Government Service, investigating factors that hamper the rescission process, and finding the solution to the problem. This concern is triggered by irrelevance of the existing regulation regarding the management of the official vehicles operating in Malang, especially regarding the rescission. Recalling that the rescission is the last measure to take into account to put the governance in order concerning the operational vehicles, this measure should be taken as a serious matter since the rescission has been seen trivial by the government institutions so far. Moreover, the existence of the vehicles is seen as to impose additional financial burden to state budget. Keywords: execution, rescission, local government-owned assets, operational vehicles.]]>
