<![CDATA[Nina Rachmawati Syafitri, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail: ninarachmasyafitri96@gmail.com  ABSTRAK Salah satu bentuk inovasi dari teknologi finansial adalah hadirnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer to Peer Lending. Namun, regulasi yang ada saat ini belum cukup jelas menggambarkan konstruksi hukum dari penyelenggaraan Peer to Peer Lending termasuk wewenang BI dalam mengatur suku bunga Peer to Peer Lending mengingat Peer to Peer Lending menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan mengatur BI terkait suku bunga Peer to Peer Lending. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kewenangan BI dalam mengatur penyelenggaraan Peer to Peer Lending telah tertuang dalam Pasal 2 PBI Nomor 19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa BI berwenang mengatur suku bunga Peer to Peer Lending. Sehingga makna mengatur pada Pasal tersebut tidak diketahui mencakup bidang apa dan hingga sejauh mana. Dengan mempertimbangkan rumusan Pasal serta dasar hukum dibentuknya PBI ini, maka apabila yang dimaksud mengatur pada Pasal tersebut mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada BI sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 2 PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tersebut merupakan dasar hukum bagi kewenangan BI dalam mengatur suku bunga Peer to Peer Lending. Kata kunci : Kewenangan BI, Suku Bunga, Peer to Peer Lending, Teknologi Finansial  ABSTRACT Peer to peer lending is known as technological innovation that enables people to get a loan. However, the regulation regarding this loan system is not clear in terms of giving details concerning legal construction for the implementation of peer to peer lending and the authorities held by Bank Indonesia (henceforth BI) to set the interest rate, recalling that the system exists to give loans to people. This research is aimed to analyse and describe the authorities of BI to regulate interest rate in peer to peer lending. The research is categorised as normative legal research which employed statute, analytical, and conceptual approaches. The research result reveals that the authorities of BI to regulate the implementation of peer to peer lending is clearly stated in Article 2 of Regulation of Bank Indonesia (henceforth PBI) Number 19/21/PBI/2017 concerning Implementation of Financial Technology. However, the Article does not seem to explicitly explain that BI is authorised to set peer to peer lending interest rate. In other words, the meaning of ‘set’ or ‘regulate’ is not clearly defined in terms of its scope. With the reference to the Article and legal framework behind the establishment of the PBI, and if ‘set’ or ‘regulate’ refers to the tasks and authorities given to BI as stated in Article 1, number 10, Article 7, Article 8, letter a and b, and Article 10 of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, it can be concluded that Article 2 concerning Implementation of Financial Technology is the legal framework for the authorities of BI in terms of setting peer to peer lending interest rate. Keywords: BI authorities, interest rate, peer to peer lending, financial technology.]]>
