<![CDATA[Mia Arum Yuliyani, Agus Yulianto, S.H., M.H., dan M. Dahlan, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: miarum8@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bentuk pengawasan, kendala serta solusi Pemerintah Daerah terhadap pungutan desa berdasarkan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyaknya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara sewenang-wenang tanpa adanya peraturan desa yang mendasarinya serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah. Metode yuridis empiris serta dengan pendekatan yuridis sosiologis digunakan, dimana penelitian dilakukan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Madiun terhadap pungutan desa berdasarkan pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pungutan.  ABSTRACT This research studies supervision, impeding factors, and solutions from the local government over levy imposed in a village according to Article 115 letter h of Act Number 6 of 2014 concerning Village. Levies are sometimes imposed unfairly in the not according to applying regulations and without report from the village Head to the local government. This research employed empirical-juridical method along with socio-juridical approach, which took place in village Sobrah, the District of Wungu, the Regency of Madiun. The data involved both primary and secondary materials, where the former was obtained from interviews and the secondary ones were from legal literature review, information from experts, and the Internet, followed by qualitative descriptive analysis from the data. The result reveals that the supervision given by the government according to Article 115 letter h of Act Number 6 of 2014 is not maximum due to some impeding factors faced by either the local government or the society. Keywords: supervision, local government, village government, levy]]>
