<![CDATA[Elvira Hanifa Purwandani, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya elvirahanifapurwandani@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya data dari P2TP2A Kabupaten Malang bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kejahatan tertinggi di Kabupaten Malang. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sehingga anak harus dilindungi dalam setiap tumbuh kembangnya, hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya yang dapat diwujudkan melalui peraturan dan penanganan langsung bagi anak korban incest. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban incest yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang? Dan (2) apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban incest yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban incest yaitu berupa penanganan, pemulihan dan pemberdayaan, serta pencegahan kekerasan terhadap anak, (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban incest sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Incest.  ABSTRACT This research started with the data taken from Integrated Service Centre for Woman Empowerment and Child Protection (henceforth P2TP2A) in the Regency of Malang, showing that sexual abuse in children accounts for the highest incidence of crime in the Regency of Malang. Children are the next generation responsible for the development of the state and this fact highlights the children’s rights to be protected in every phase of their development, which is the responsibility of central government, local governments, and other state organisations through the regulation and direct control for incest victims. This research looks into the form of legal protection for young victims of incest given by P2TP2A in the Regency of Malang and whether the legal protection has been given appropriately according to the laws and regulations in Indonesia. Empirical juridical research method along with socio-juridical approach was employed in the study. The result concludes that the protection given is performed through management, recovery, empowerment, and prevention against child abuse. All the measures done by the P2TP2A in the Regency of Malang is in accordance with laws and regulations in Indonesia. Keywords: legal protection, young victim, incest]]>
