<![CDATA[Muhammad Fathony Rizky Noorizain, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.,           Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: rizky_fathony@yahoo.com ABSTRAK Eksistensi penerapan mediasi penal belum dikenal dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Akan tetapi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal sudah banyak diterapkan dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Penulis melakukan penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui mediasi di Kepolisian Resor Batu dengan melakukan penelitian terhadap pengaturan mediasi penal bagi kepolisian dan apakah mediasi penal terhadap tindak pidana penggelapan telah mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat serta menganalisis perisitwa yang berada di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode Purposive Sample berdasarkan alasan objektif penulsi terhadap responden yang secara pengalaman, pengetahuan mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Kepolisian Resor Batu. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batu berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi penal tidak bisa dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, akan tetapi pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Keadilan restoratif yang dicapai dalam mediasi penal adalah pemenuhan keadilan bagi para pihak khususnya bagi korban, sehingga mediasi menghasilkan kesepakatan yang harus dijalani oleh kedua belah pihak, akan tetapi keadaan pelaku juga diperhatikan seperti kesanggupan pelaku untuk menjalani isi kesepakatan mediasi tersebut. Kata Kunci: Mediasi Penal, Keadilan Restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia ABSTRACT The existence of penal mediation is common in both material and formal crime, and this approach has been implemented in several law enforcement processes of restorative justice. This research was conducted in Sub-regional Police Department in Batu where it studied the settlement of the embezzlement cases through the mediation in Sub-regional Police Department in Batu. The regulation of penal mediation for the police and whether the penal mediation against embezzlement manages to establish restorative justice were also studied. Empirical juridical method was employed by seeing and analysing what happened in the field. The author collected the data from interviews and regulations. Purposive sampling technique was applied according to objective perspective of the author to respondents in terms of their experience in and knowledge about penal mediation by the police in Batu. The mediation was carried out based on Circular Letter of the Chief of Indonesian National Police (Kapolri) Number 8/VII/2018 concerning Implementation of Restorative Justice for Criminal Case Settlement. Penal mediation cannot be defined as closing the case in non-litigation way, but it is more related to the sense of justice for all parties involved. The restorative justice achieved in the mediation is more focused on meeting the aspects of justice for all parties concerned, especially the victims. So, the mediation is expected to bring the two parties to an agreement, while the willingness and capacity of the parties to comply with the content of the agreement of mediation should also be taken into account. Keywords: penal mediation, restorative justice, Indonesian National Police ]]>
