<![CDATA[Dio Alberto Sirait, Ismail Navianto, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dio_alberto@yahoo.com  ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Rehabilitasi Terbuka Untuk Pecandu Narkotika Yang Menjalani Pidana Penjara Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pecandu Narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait Pemenuhan Kewajiban Negara Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Dipidana Penjara Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Konsep Rehabilitasi Terbuka Untuk Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Pecandu Narkotika Yang Di Pidana Penjara. Pemenuhan kewajiban Negara dalam melakukan rehabilitasi berdasarkan pasal 54 UU Narkotika adalah Pemerintah telah membuat suatu aturan bahwa setiap orang yang menjadi pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika akan mendapatkan hukuman sesuai dengan UU Narkotika dan mendapatkan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Optimalisasi penggunaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 4 huruf d UU Narkotika. Konsep rehabilitasi terbuka untuk pecandu narkotika sebagai upaya pemenuhan hak bagi pecandu narkotika yang di pidana penjara adalah pecandu dan/atau korban penyalahguna Narkotika yang dihukum penjara harus mendapatkan rehabilitasi di dalam lapas. Dengan konsep rehabilitasi terbuka ini hak-hak pecandu Narkotika dapat terpenuhi dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 dan pasal 127 UU Narkotika yaitu bahwa pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun terdapat pertentangan antara pasal 103 dengan pasal 127 UU Narkotika. Pasal 103 memberikan akses rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau korban penyalahguna Narkotika. Sedangkan pasal 127 hanya memberikan akses rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika. Menurut penulis kedua pasal diatas bertentangan dengan pasal 54 UU Narkotika yang memberikan akses seluas-luasnya terhadap pecandu dan korban penyalahguna Narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pecandu Narkotika. Kata Kunci: Rehabilitasi, Pemenuhan, Narkotika ABSTRACT Issues discussed in this research are linked to state’s responsibility to provide rehabilitation for drug addicts serving their jail sentence according to Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Open Rehabilitation Concepts for Drug Addicts as a measure taken to fulfil the rights for drug addicts in jail. In its attempt to meet the rights of drug addicts according to Article 54 of Act concerning Narcotics, the government has set a regulation stating that every person addicted to drugs or as a victim is subject to punishment as stipulated in Act concerning Narcotics and he/she is to be provided with either medical or social rehabilitation since this is part of the responsibility of the state to meet the rights of drug addicts or of the victims. The optimising steps taken to tackle the issue in drug addiction are regulated in Article 4 letter d of Act on Narcotics. The open rehabilitation provided for both the addicts and the victims of drug abuse must be delivered in the department of corrections, and the official in the department can work with external institution to deliver the rehabilitation. With the concepts of rehabilitation, the rights of the drug addicts can be met accordingly. As mentioned in Article 103 and Article 127 of Act concerning Narcotics, it is compulsory for narcotic addicts to undertake medical and social rehabilitation. In line with the concepts of open rehabilitation, the rehabilitation is delivered based on Article 54 of Act of Narcotics where wider access is given to drug addicts and victims through both social and medical rehabilitation as to fulfil the rights of the addicted or the victims by either the department of Corrections or external institution. Keywords: Rehabilitation, fulfilment, narcotics]]>
