<![CDATA[ ABSTRACT This research is aimed to analyse the form of legal protection provided for Go-Ride drivers based on partnership agreement. From legal perspective, online-based motorbike (ojek) transport is regulated in Regulation of Ministry of Transportation Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorbike Users and Public Interests. This research employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. The materials for the research comprise primary, secondary, and tertiary data, all of which were collected from documentation and literature, followed by analyses involving systematic and grammatical interpretations. The study shows that the fare is in progress to finalise and this issue has not been resolved yet among the government, applicators, and drivers. It is also revealed that legal measures taken have not fully protected drivers over fare agreement. It is imperative that the government add a new regulation where a representative of online drivers is authorised to set the fare. Therefore, there should be preventive and repressive protection provided for the drivers.  Keywords: legal protection, partnership agreement, ojek online Debby Amellia Bahar, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: debbybahar@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bentuk perlindungan hukum terhadap mitra driver GO-RIDE dalam perjanjian kemitran dan berdasarkan sudut pandang hukum, transportasi ojek berbasis online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Dan Kepentingan Masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan penelitian ini permasalahan mengenai tarif yang masih terus difinalisasi belum mencapai titik temu diantara pemerintah, aplikator, dan mitra driver. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap mitra driver belum sepenuhnya melindungi mitra driver terkait kesepakatan tarif. Seharusnya pemerintah menambahkan regulasi dimana mitra driver ojek online mendapatkan perwakilan dalam menentukan tarif, oleh karena itu terdapat dua bentuk perlindungan hukum untuk mitra driver yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kemitraan, Ojek Online.]]>
