<![CDATA[Ahmad Hazmi HatimiFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Dunia usaha di Indonesia semakin berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melakukan penggabungan/ merger perusahaan. Peraturan yang mengatur tentang penggabungan/merger di indonesia dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Post Merger Notification yang selama ini diterapkan bedasarkan Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia karena kurangnya kepastian hukum yang didapatkan para pelaku usaha, belakangan muncul gagasan baru tentang wacana pemerintah yang akan menerapkan sistem notifikasi merger yang baru yaitu Pre Merger Notification System. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan jenis pendekatan penelitian peraturan tertulis, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi perubahan peraturan sistem notifikasi merger Post Merger Notification System menjadi Pre Merger Notification system. Kata kunci: Merger, Post Merger Notification System, Post Merger Notification System. ABSTRACT Business in Indonesia has been growing very rapidly, as we can see there so many businessman in Indonesia active to develop their business by doing merger. The regulation to organize merger Indonesia poured in Act Number 5 Year 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Expert says the notification system that run by government by now is not suitable anymore for our country nowdays. Lately a new idea come out, called Pre Merger Notification which believed this system will be suitable for Indonesia nowadays.With normative-juridical approach and written regulation research approach, this research is aimed to analyse the urgency of transformation Notification System into Pre Merger Notification System.  Keywords: Merger, Post Merger Notification System, Pre Merger Notification System]]>
