<![CDATA[Seviana Trixie Ratna Liberty, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: seviana25@yahoo.com  ABSTRAK PT. Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang penyertaan modal negaranya berbentuk saham diperiksa dan diawasi oleh tiga lembaga independen, yaitu BPK, Akuntan Publik, dan OJK. Ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki peraturan perundang-undangannya. Maka dari itu, isu hukum ini menarik untuk diteliti karena adanya permasalahan di peraturan perundang-undangannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan kelompok dan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian dapat dilakukan dengan kajian kepustakaan serta menelaah sumber bahan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal, interpretasi formal, interpretasi restriktif, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya ketidakserasian hukum di pengaturan pengawasan pemerintah terhadap penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero) yang dikarenakan beberapa faktor penyebab, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran hukum. Untuk itu diperlukan sinkronisasi secara horisontal dengan menggunakan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar peraturan dapat berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Penyertaan Modal Negara, Badan Usaha Milik Negara, PT. Pegadaian (Persero).  ABSTRACT PT. Pegadaian (Ltd) as a State-owned Enterprise, whose equity participation is in share, is supervised by three independent bodies that involve State Audit Agency, Public Accountant, and Financial Services Authority, each of which complies with its own law. The author finds this legal issue interesting to study since there are problems in the related regulations. This research employed normative juridical method, statute and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were obtained by means of inventory of legislations based on hierarchy and categories of the legislations, followed by library research and the study of other forms of related legal materials. The data was analysed based on grammatical, formal, restrictive, and systematic interpretation methods. The research result reveals that there is irrelevance between the regulation of supervision from the government and state equity participation in PT. Pegadaian (Ltd) due to several impeding factors, leading to misinterpretation of law. This issue indicates that horizontal synchronisation through principle of legal certainty and merit is necessary for more effective application of the regulation. Keywords: Government Supervision, State Equity Participation, State-Owned Enterprises, PT. Pegadaian (Ltd).]]>
