<![CDATA[Yuniar Dwi Andriastini, Alfons Zakaria, S.H., LL.M., Fines Fatimah, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Brawijaya ydandrias@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan Penyidik tidak melakukan Penyidikan terhadap website penyedia layanan unduh Proprietary Software secara gratis. Permasalahan tersebut yaitu berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta yaitu berupa pemanfaatan teknologi melalui media komputer dan jaringan telekomunikasi, sehingga termasuk dalam Kejahatan Siber (Cybercrime). Proprietary Software yang disediakan oleh website secara gratis tergolong dalam Pelanggaran Hak Cipta berupa Pembajakan (piracy). Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak dapat melakukan Penyidikan terhadap website penyedia layanan unduh Proprietary Software secara gratis, baik berdasarkan wewenang maupun kebijakan internal. Kata Kunci: hak cipta, cybercrime, proprietary software, website, gratis, Penyidik Kementerian Komununikasi dan Informatika. ABSTRACT This research is aimed to find out the reason why an enquirer did not perform any enquiry to the website providing free proprietary software download. This issue is related to breach of copyright regarding the utilisation of technology on computer and in telecommunication, and this case is deemed cybercrime. Proprietary software provided by a website for free is categorised as piracy. This study employed empirical juridical research method with socio-juridical approach. The data was obtained from interviews with enquirer as a civil servant of Informatics and communication ministry of Indonesia. The data analysis involved qualitative-based analysis of descriptive method. The result reveals that no enquiry was performed into the website due authority-related and internal policy factors. Keywords: copyright, cybercrime, proprietary software, website, free, enquirer of informatics and communication ministry  ]]>
