<![CDATA[Ganesa Kurniansyah Alam, Prof. Dr. Mochammad Bakri, S.H., M.H, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : ganesa.alam@gmail.com  Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawancara yang tidak terstruktur terhadap subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) yang di lakukan oleh masyarakat di Waduk Karangkates tidak didasarkan pada dasar yang jelas karena hak pengelolaan tanah timbul di Waduk karangkates dikuasai oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola Waduk Karang Kates berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Mengingat besarnya peran pemahaman kebiasaan masyarakat mengenai pemanfaatan tanah timbul di sekitar Waduk Karangkates serta adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanah timbul dari hasil sedimentasi dan perubahan cuaca adalah merupakan tanah pemerintah. Maka polemik mengenai pemanfaatan tanah timbul tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh konflik kepentingan antara Jasa Tirta I dan warga sekitar. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I berkaitan dengan penguasaan ilegal tanah timbul Masyarakat adalah dengan melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pengajuan izin pengelolaan tanah timbul. Kata Kunci: Penguasaan, Tanah Timbul, Waduk Karang Kates. Abstract This research employed empirical method and socio-juridical approach. The data was obtained from unstructured interviews with informants. The research result shows that the pattern involved in the control of no man’s land (Aanslibbing) by the local people living at Karangkates reservoir does not have any clear base since the land management at the reservoir is held by Public Company (PERUM) Jasa Tirta I as the agency appointed to manage the reservoir under the Regulation of the Ministry of Public Company Number 56/PRT/1991 concerning General Policies of Management of Jasa Tirta. Recalling that apparent awareness of the people regarding the use of this land at the reservoir is essential, and that there is legislation stating that the land formed by a process of sedimentation and climate change is owned by the government, this could bring to further issue raised between the interests of Jasa Tirta I and the locals, or it could even take both the government and people in conflict. Measures are to be taken by, for example, encouraging and educating people regarding the proposal for permit to allow them to manage the land. Keywords: control, no man’s land, Karangkates Reservoir]]>
