<![CDATA[ABSTRAK Disharmonisasi Peraturan Daerah menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia. Pembenahan regulasi diperlukan untuk meminimalisir permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seringkali saling tumpang tindih inkonsistensi, multitafsir, dan tidak operasional. Oleh karena itu pada tahun 2016, pemerintah melakukan langkah konkret yaitu pencabutan terhadap 3.143 peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri karena dinilai bermasalah dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Keberadaan sinkronisasi dan harmonisasi sejatinya tertuang dalam BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Namun ketentuan yang mengatur terkait penyusunan BAB III Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yaitu Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tidak mengatur secara spesifik/detil yang menimbulkan kekaburan hukum (vaqueness norm) pada pembaca peraturan perundang-undangan khususnya perancang peraturan daerah sehingga tidak mendapat kepastian hukum untuk membentuk BAB III naskah akademik rancangan peraturan daerah yang baik dan benar. Kata Kunci : BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, sinkronisasi, harmonisasi, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Â Â ABSTRACT Disharmony of Local Regulations has become an issue that requires special attention in Constitutional Law in Indonesia. Fixing regulations is required to minimise legislation-related issues in Indonesia that are mostly overlapping, inconsistent, multi-interpreted, and not operational. Therefore, back in 2016, the Minister of Home Affairs revoked 3,143 local regulations as they were seen overlapping and problematic to higher regulations above them. Synchronisation and harmonisation, as a matter of fact, are stipulated in Chapter III concerning Evaluation and Analysis of the legislation regarding academic papers for draft of local regulations. However, the provision that regulates the composition of Chapter III concerning Academic Papers of local regulation draft in Addendum I of Law Number 12 of 2011 concerning Legislation Formation and Addendum II of Regulation of Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning Formation of Local Legal Products, as severally amended, and as recently amended to Regulation of Minister of Home Affairs Number 120 of 2018, does not provide clear regulation, leading to vagueness of norm during legislation reading especially in local regulations drafting. This has resulted in the absence of legal certainty to compose Chapter III of academic papers for appropriate and acceptable local regulation drafting. Keywords: Chapter III of Evaluation and Analysis of related legislations, synchronisation, harmonisation, academic papers for drafting local regulations. Â ]]>
