<![CDATA[Yulian Addin, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H dan Setiawan Wicaksono, S.H. M.KnFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Addinyulian@gmail.com AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum penghapusan status persero menjadi non persero pada BUMN pertambangan dalam pembentukan holding BUMN. Hal tersebut terjadi setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium. Akibat dari diterbitkannya PP menjadikan ketiga BUMN menjadi anak perusahaan BUMN, sehingga beralih juga kewenangan negara/Pemerintah yang sebelumnya sebagai pemegang saham menjadi kewenangan BUMN induknya. Segala kebijakan anak perusahaan tergantung BUMN induknya, tidak lagi berkewajiban langsung kepada pemerintah (negara). Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji tinjauan yuridis akibat hukum penghapusan status persero menjadi non persero pada BUMN pertambangan dalam pembentukan holding BUMN. Sedangkan aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang terdapat dalam kasus tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian inis dapat diketahui bahwa Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 berdampak pada ketiadaan atau berkurangnya akses langsung Negara terhadap PT Aneka Tambang (persero) Tbk, PT Timah (persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (persero) Tbk yang sudah tidak lagi menjadi BUMN. Hal ini mengurangi fungsi kontrol negara terhadap BUMN tersebut, yang saat ini sudah tidak lagi berstatus BUMN dan menjadi anak perusahaan BUMN.Kata Kunci: Akibat Hukum, Persero, Pertambangan, Holding BUMN AbstractThis research is aimed to describe and analyse the legal consequence over the revocation of status as Limited Liability Company (Ltd) from State-owned Enterprises (hereinafter BUMN) of mining regarding the establishment of holding BUMN. The revocation took place following the validation of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Indonesia’s Equity Participation in Limited Liability Company’s capital stock of PT. Indonesia Asahan Aluminium. This regulation led to the conversion of the three BUMN companies into subsidiaries of BUMN, thus, transferring authorities of these three subsidiaries to the hand of BUMN as parent company. All the policies of the subsidiaries depend on the BUMN, where the policies are no longer the responsibility of the state. This research was conducted based on normative-juridical method. In juridical aspect, this research tries to study the case in juridical scope regarding the legal consequence of the revocation of the Ltd status to non-Ltd in BUMN of mining converted into holding BUMN. The normative aspect, however, is aimed to analyse issues of the case. With statute and case approaches, this research employed grammatical and systematic interpretation to analyse the data obtained. The research result reveals that the regulation as provided in Government Regulation Number 47 of 2017 hampers or reduces the direct access of the state to PT Aneka Tambang (ltd) Tbk, PT Timah (ltd) Tbk, and Pt Bukit Asam (ltd) Tbk, all of which are no longer BUMN, and they are already converted into subsidiaries under BUMN as parent company.Keywords: legal consequence, Limited Liability Company, mining, Holding BUMN]]>
