<![CDATA[Andrean Fyko Khadafy, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., dan Moch. Zairul Alam, S.H.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Andreanfk@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia. KPPU sebagai lembga pengawas jalannya persaingan usaha di Indonesia memiliki kekurangan dalam hal terbatasnya wewenang, kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan instrumen bernama whistleblower. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai whistleblower dalam ranah persaingan usaha belum diatur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah urgensi whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana pengaturan terhadap whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan peraturan yang dimiliki Britania Raya dan Instrumen pelaporan milik Eropa sebagai acuan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi komparatif yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia merupakan hal yang urgensi dengan melihat terbatasnya wewenang KPPU dan bagaimana whistleblower dapat menutupi keterbatasan. Kata Kunci : Whistleblower, KPPU, urgensi  ABSTRACT Business Competition Supervisory Agency (hereinafter KPPU) as an institution supervising business competition in Indonesia has limited authority, where this lack can be covered by the presence of whistleblower. In Indonesia, regulation concerning whistleblower within the scope of business competition is not regulated. From this issue, this research is looking into the urgency of the whistleblower in revealing anti-business competition-related cases in Indonesia and how whistleblower should be regulated in revealing the cases in Indonesia by referring to the regulation applied in Great Britain and the instrument of report applied in Europe as a reference. This research was conducted based on normative-juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data that was further analysed and interpreted grammatically, systematically, and comparatively based on the regulation of law between articles and letters concerning the legal issue per se. The research further concludes that the involvement of whistleblower in revealing anti-business competition-related cases is deemed highly urgent since the Business Competition Supervisory Agency only holds limited authorities. Keywords: whistleblower, KPPU, urgency]]>
