<![CDATA[Marintan Dyaz Pungkasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 e-mail : dyazmarintan@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Jaminan terkait penahanan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pilihan tersebut dilatar belakangi adanya pengaturan lebih lanjut terkait jaminan dalam hal penahanan anak dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini menimbulkan kekaburan yang bisa menyebabkan terhambatnya proses hukum dan tidak tercapainya keadilan. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai jaminan . Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan mengenai pengertian dan konsep jaminan terkait penahanan anak yakni jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang mana apabila terjadi wanprestasi dapat dinilai dengan uang atau benda maupun orang sebagai pihak ketiga yang timbul dari suatu perikatan hukum. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan hasil analisis pertanggungjawaban orangtua terkait jaminan penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dimana pertanggungjawaban orangtua disini berupa jaminan uang atau jaminan orang. Untuk Konstruksi yuridisnya, kriteria yang ditemukan selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang dan diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Analisis Yuridis , Jaminan, Penahanan Anak  ABSTRACT This research is aimed to find out bail posted to guarantee juvenile criminal regarding the regulation in Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. This research topic embarked from further regulation regarding the bail for juvenile criminal as enacted in Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012. This issue sparks ambiguity that could lead to slow legal process and hampering justice. This research was conducted based on normative juridical method with statute approach, which took into account the study of Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 compared to other laws concerning bail. The research result reveals that the bail is intended to guarantee the condition where responsibility can be met based on the values of money or object or a third party in case of breach of contract arising from a legal agreement. The second research problem is related to money or a person posted as a bail. In terms of juridical construction, the criteria are formulated into the form of Law and put into the explanatory part of the Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. Keywords: juridical analysis, bail, detention of young criminal]]>
