<![CDATA[Puput Brenda Afriyanti, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : puputbrenda@gmail.comAbstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis regulasi terkait penyelenggaraan usaha fintech berbasis e-aggregator sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan digital, khususnya kreditur terhadap risiko gagal bayar debitur, sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan juga masyarakat. Hal ini ditinjau dari belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan fintech e-aggregator sebagai pihak yang membantu masyarakat sebagai pengguna jasa dan lembaga jasa keuangan sebagai pihak ketiga yang menjual produk dan jasa keuangan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara TeknologiiFinansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjm Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital. Perlindungan hukum akan menjamin setiap penyelenggaraan usaha fintech yang menguntungkan setiap pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap debitur terhadap risiko gagal bayar debitur maka dapat mewujudkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha fintech di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Aggregator, Financial Techonology, Risiko Gagal Bayar  Abstract This research is aimed to study and analyse the regulation concerning the operation of e-aggregator-based fintech as a measure to provide legal protection for all parties involved in the ecosystem of e-money, especially over the risk of default faced by a debtor, which is significantly required by finance companies and also society. This research embarks from the fact that there are no regulations concerning the operation of e-aggregator fintech as an agency that helps people as service users and financial service institutions as the third party selling the products and financial services in related laws such as in the Regulation of Bank Indonesia Number 19/12/PBI/2017 concerning Financial Technology Enforcement, the Regulation of Board Members of Governor Number 19/15/PADG/2017 concerning Procedures of Registration, Information Delivery, and Supervision of Enforcement of Financial Technology, the Regulation of Financial Services Authority Number 13/POJK.02/2018 concerning Innovation of E-Finance. Legal protection guarantees enforcement in fintech as long as it is beneficial to all parties. With the clear regulation concerning legal protection for a creditor who faces the risk of default, it is expected that legal protection can be provided for the implementation of fintech in Indonesia. Keywords: legal protection, e-aggregator, financial technology, risk of default]]>
