<![CDATA[Bellasya Anzelina Putri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya lasyabellasya2@gmail.com  ABSTRAK Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sepanjang tahapan usaha pertambangan. Kewajiban reklamasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tata laksana reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No mor7 Tahun 2014. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam pertambangan yang besar namun, kini ditemukan masih banyak perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang belum melaksanakan reklamasi yang memberi dampak negatif pada penduduk sekitar wilayah pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah beserta organisasi daerah tersebut dalam pengawasan aktifitas pertambangan dan pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan Kata Kunci : Pertambangan, Mineral, Reklamasi ABSTRACT Reclamation is intended to arrange, recover, restore, and maintain the quality of environment to allow it to function appropriately according to the stages required in mining industries. Obligation of reclamation is governed in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Procedures of reclamation governed in Regulation of Indonesian Minister of Mineral and Energy Resources Number 7 of 2014. The Province of Yogyakarta is one of the areas in Indonesia to have great potential of mining resources. On the contrary, there are still several mining companies with business permit not performing any reclamation. This situation has raised negative impacts on the locals living in the proximity of the mining area. This research is aimed to find out and describe the role of the local government and local organisations in supervision of mining activities and the implementation of obligation of reclamation by mining companies that hold mining business permit. Keywords: Mining, Mineral, Reclamation]]>
