<![CDATA[Esterlita, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : esterlitaso19@gmail.com Abstract Article 23 Paragraph (1) of Law Number 11/2008 concerning Electronic Information and Transactions implies that domain name should be owned by legal subject. The absence of this concern can be found out by conducting grammatical interpretation explaining that domain name is deemed an object as stated in Article 499 of Civil Code Procedure. When domain name is deemed an object, its position is vague. In the US and China, virtual property is deemed an object. In terms of the law regulating objects in Indonesia, virtual property meets aspects that make an object according to its elements, characteristics, and particular principles. In reference to arrest Hoge Raad of the Netherlands dated 23 May 1921, it can be extensively interpreted as an intangible object since virtual currency as part of virtual property also fulfils the aspects of objects and it can be categorised as an intangible object. However, the name of the domain has become part of virtual property that does not meet the elements of an object because technically domain name serves as Internet protocol translator that is owned publicly. As a result, its protection does not comply with the law regulating objects but with sectorial regulation concerning domain name. Keywords : Virtual Property, Domain Names, Cryptocurrency, Property Abstrak Pada era revolusi industri 4.0 ini terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi dan virtual property, salah satu diantaranya adalah nama domain. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa nama domain berhak untuk dimiliki oleh subjek hukum. Ketidakadaan penjelasan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran gramatikal bahwa nama domain adalah benda sebagaimana bunyi Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Apabila nama domain sebagai benda, maka kedudukannya menjadi tidak jelas. Pada negara Amerika dan Tiongkok mendudukan virtual property sebagai benda. Pada hukum benda di Indonesia virtual property telah memenuhi aspek kebendaan berdasarkan unsur, karakteristik, dan asas-asas benda. Sehingga berdasarkan arrest Hoge Raad Belanda tanggal 23 Mei 1921 maka dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai benda tidak berwujud, oleh karena itu mata uang virtual sebagai bagian dari virtual property juga memenuhi aspek kebendaan sehingga dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud. Akan tetapi nama domain menjadi bagian dari virtual property yang tidak memenuhi unsur kebendaan karena secara teknis nama domain adalah alat penerjemah Internet Protocol yang merupakan milik publik. Oleh karena itu perlindungannya tidak tunduk pada hukum benda, namun kepada peraturan sektoral terkait nama domain. Kata Kunci : Virtual Property, Nama Domain, Cryptocurrency, Benda]]>
