<![CDATA[Raihan Achmad Ramadhan, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : raihanachmadsiregar@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) urgensi pengaturan mengenai batasan pengajuan kredit dalam klausula e-contract oleh debitur kepada beberapa penyelenggara peer to peer lending terhadap risiko gagal bayar, (2) bentuk pengaturan mengenai batasan pengajuan kredit dalam klausula e-contract oleh debitur kepada beberapa penyelenggara peer to peer lending terkait risiko gagal bayar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur terkait masalah tersebut, termasuk pada POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, sehingga terdapat kekosongan hukum. Atas permasalahan hukum tersebut, diperlukan pengaturan mengenai batasan pengajuan kredit oleh debitur kepada beberapa penyelenggara peer to peer lending, yang urgensinya ditinjau dari aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Permasalahan tersebut diatasi dengan mewajibkan pencantuman klausula negative covenant sebagai syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam setiap pembuatan e-contract sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) POJK 77/POJK.01/2016 LPMUBTI. Kata Kunci : Urgensi, Pembatasan, Peer to Peer lending, Risiko Gagal Bayar Abstract This research is aimed to describe and analyse (1) urgency of regulation concerning credit limit application by a debtor in an e-contract clause to peer-to-peer lending providers over the risk of default and (2) form of regulation concerning the credit limit application in the clause of the e-contract to some peer-to-peer lending providers over the risk of default. This research employed normative juridical method, statute, and conceptual approach. The research reveals that there have not been any laws and regulations regarding this issue, nor has Regulation of Financial Services Authority (hereinafter POJK) Number 77/POJK.01/2016 regulated LPMUBTI, and this lack has left some legal loopholes. Thus, regulation regarding this issue is considered essential as the urgency is seen from philosophical, juridical, and sociological aspects. This problem should be resolved by providing negative covenant clause as minimum requirement that has to be provided in e-contract, as intended in Article 20 paragraph (2) of POJK 77/POJK.01/2016 LPMUBTI. Keywords: Urgency, Limit, Peer to Peer lending, default]]>
