<![CDATA[Sarifa Amina Kahar, Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.Hum, Ardi Ferdian, SH.,M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : Ifakahar28@gmail.comAbstrak Perkembangan jaman berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dibidang bioteknologi dan kesehatan. Hasil perkembangan teknologi dibidang kesehatan adalah Rekayasa Reproduksi dengan Bantuan (Assisted Reproductive Technology). Teknologi ini merupakan penanganan terhadap gamet (Ovum atau sel telur, sperma) serta embrio (Konsepsi hasil pertemuan ovum dan sperma) sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan diluar cara alamiah. Reproduksi dengan bantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reprodusi. Sehingga secara yuridis formal pelaksanaan Fertilisasi In Vitro atau bayi tabung di indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Reproduksi dengan Bantuan (Assisted Reproductive Technology) adalah pelaksanaan program bayi tabung yang mana dalam pelaksanaannya meninggalkan beberapa embrio yang tidak dimasukan dalam rahim pemilik embrio tersebut. Pandangan memusnahkan sisa embrio ini menghadirkan berbagai macam kritikan baik dari masyarakat maupun tokoh agama. Sisa embrio In Vitro Fertilization (IVF) ini dipandang sebagai awal kehidupan manusia. Sanksi pemusnahan sisa embrio In Vitro Fertilization (IVF) tanpa izin pemilik embrio dan pemusnahan dilakukan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan belum diatur secara khusus dalam hukum pidana di Indonesia, sehingga penulis mengangkat tema terkait tindakan pemusnahan sisa embrio IVF yang dipandang dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan Bayi tabung dari Negara Australia yang kemudian dikonsepkan kedalam hukum positif di IndonesiaKata Kunci : Pemusnahan Sisa Embrio In Vitro Fertilization (IVF), Bayi Tabung Abstract Development of biotechnology and health has grown in line with the changing time, and assisted reproductive technology is what health technology can result in. At a closer look, this technology deals with gamete (ovum and sperm) and embryo (conception of where ovum and sperm meet), which is intended to gain pregnancy beyond the conventional method. Assisted reproductive technology is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproduction. Thus, juridically, in vitro fertilisation must always refer to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This technology is the concept where embryo is developed outside the womb of a mother, while the remnant of the embryo is kept frozen and destroyed. The destruction of the remnant is performed by letting it die. However, this destruction sparks outcry among people and religious leaders since they firmly believe that this remnant is the seed of a new life and thus it deserves respect like others in the universe. The destruction, however, must be performed based on the protocol not contravening norm, moral values and ethics in the society. The sanction that should be imposed on the destruction without consent from the mother or performed not based on the protocol has not been specifically governed in the criminal law in Indonesia. Based on this issue, this research also looks into the regulation concerning in vitro fertilisation as applied in Australia to be further introduced into the positive law in Indonesia.Keywords: destruction of the remnant of In Vitro Fertilisation (IVF) embryo, in vitro embryo development]]>
