<![CDATA[Devi Angel Eka Belia, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No. 169 MalangDeviangelekabelia086@gmail.com, 082329418597 Abstrak Kejahatan melalui perkembangan zaman semakin banyak, termasuk kejahatananak. Kejahatan yang terjadi pada anak sangat beragam. Dari sekian banyak kasustentang anak, terdapat sebuah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Sony Sandraterhadap anak dengan beberapa korban. Namun putusan antara Pengadilan Negeri No.741/Pid.Sus/2015/Pn.Gpr dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 346/Pid.Sus/2016berbeda. Perbedaannya terkait concursus yang diberikan terhadap terdakwa. Jikahakim salah menjatuhkan penggolongan concursus tersebut, maka akan bedampakpada penjatuhan sanksi pidananya. Karena jika concursus yang diberlakukan berbeda,implikasinya adalah pada penjatuhan sanksi. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaituapakah ratio decidendi Hakim dalam menentukan perbuatan Sony Sandra sebagaiperbuatan concursus dan apakah implikasi yuridis perbedaan penafsiran aparat terkaitconcursus dan perbuatan berlanjut, terhadap sistem penjatuhan sanksi pidana ? Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa melihat dariposis kasus yang dilakukan oleh Sony Sandra. Maka Sony Sandra bukanlah melakukantindak pidana yang termasuk concursus realis sesuai dengan putusan hakim Pengadilannegeri Kabupaten Kediri, namun dapat digolongkan tindak pidana yang dilakukan olehSony Sandra tersebut adalah perbuatan berlanjut sesuai dengan unsur yang ada dalamKUHP dan juga teori yang telah dikemukan oleh Prof Simons dan Adami Chazawi.Argumentasi hakim dalam memberikan ratio decidendi adalah pada ketidaksesuainunsur yang ada dan juga perkara yang terjadi. Terkait dengan implikasi jika hakimkurang tepat dalam menentukan perbuatan yang termasuk concursus mana adalahpenjatuhan sanksi pidananya. Jika, concursus realis seperti penjatuhan hakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka sanksi penjatuhan pidananya adalah pidanayang terberat ditambah sepertiga (1/3), sedangkan jika perbuatan berlanjut sepertiyang diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi, maka penjatuhan sanksi pidananya adalahpidana yang paling berat saja. Disini, juga harus melihat keadilan untuk korban karenatujuan hukum salah satunya adalah keadilan.Kata Kunci : Putusan Hakim, Concursus, Penjatuhan sanksi pidana. Abstract Incidence of crime is always growing, not to mention juvenile crime. Non-consensualintercourse between Sony Sandra and some children is among many existing criminal cases,but this is different since District Court Decision Number 741/Pid.Sus/2015/Pn.Gpr hasdifferent provision from High Court Decision Number 346/Pid.Sus/2016/PtSby overconcurrence. The judges declaring a case as a concurrence will certainly affect the sanctionsimposed.  This research is focused on the issues regarding ratio decidendi of the judges in decidinga case of Sony Sandra as concurrence and the juridical implication of different interpretation inboth decisions regarding concurrence and continual conduct related with the imposition ofsanction.  This is a normative research employing statutory and case approaches and the legalmaterials involved both primary and secondary data.  What Sony has committed is not in the case of Mens Rea concurrence like what hasbeen declared by the judges of District Court of the Regency of Kediri, but it is more ascontinual conduct, relevant to the criteria in Criminal Code and the theory by Prof Simons andAdami Chazawi. Ratio decidendi was set by the judges since there is irrelevance between thecriteria and the case that took place. However, what is regarded as improper decision is thesanction imposed by the judges. When the case is declared as mens rea as in the DistrictCourt decision in the Regency of Kediri, the sanction given should involve additional one thirdsto the severest punishment, but when it is declared as continual conduct as declared by thejudges of High Court, the severest punishment will be the only sanction imposed. However,whatever punishment is imposed, justice for the victims should not be disregarded.Keywords: judges’ decisions, concurrence, imposition of criminal sanction]]>
