Ali Mansyur Firmansyah
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM MELAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK KHAS SUMENEP GUNA MENCEGAH PEMANFAATAN TANPA HAK Ali Mansyur Firmansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ali Mansyur Firmansyah, Lutfi Effendi, Istislam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Harono No. 169 Malang e-mail: Mansyuralifirmansyah12@gmail.com   ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak. Serta mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melindungi motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pendekatan ini penulis mendapatkan informasi bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik khas Sumenep guna mencegah pemanfaatan tanpa hak dibagi menjadi 3 (tiga) macam faktor subtansi atau hukumnya, faktor struktur atau penagakan hukum dan faktor culture atau budaya hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemanfaatan Tanpa Hak.   ABSTRACT The objectives of this study are understanding and analyzing the role, the obstacles, and the efforts of the government of Kabupaten Sumenep on the legal protection towards the pattern of Batik Sumenep in order to avert unauthorized use. The writer used empirical jurisdiction method. The writer gathered the information that the legal protection towards the pattern of Batik Sumenep in order to avert unauthorized use is divided into 3 (three) types, the factor of substance or law, the factor of structures or law enforcement, and the factor of culture or legal culture, by the means of Sociological jurisdiction approach. Keywords: Legal Protection, Unauthorized Use