<![CDATA[Aryanti Indah Pratiwi, Siti Hamidah, Reka Dewantara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Telepon: (0341) 553898, Fax: (0341) 566505 e-mail: aryantiip29@gmail.com  ABSTRAK Eksistensi “bank keliling†sangatlah marak di beberapa kota, salah satunya adalah Kota Bekasi. Kegiatannya yang berupa menghimpun dana menggunakan sistem simpan pinjam atas nama koperasi dengan bunga yang tinggi telah membuat resah masyarakat. Pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang dibawahi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk aktif dalam pengawasan dan penindakan atas beredarnya kegiatan usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terkait penanganan praktik “bank keliling†yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang sesuai dan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terkait penanganan praktik “bank keliling†di Kota Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuriidis empiris, dimana penelitian hukum tersebut adalah melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dikarenakan maraknya kegiatan praktik rentenir yang sering disebut “bank keliling†dengan mengatasnamakan koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melakukan upayanya untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan tersebut hingga ke akarnya belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terkait penanganan praktik “bank keliling†terletak pada legalitas dan kegiatan wilayah operasi “bank keliling†yang tidak menentu, pola pikir masyarakat pengguna usaha “bank keliling†yang harus diubah, tidak adanya aduan pada pihak Dinas dan ketidakpahaman tugas dan wewenang dari pihak Dinas sendiri serta sumber daya manusianya yang terbatas sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, mereka hanya fokus melakukan fungsi pengawasan yang bersifat preventif, seperti berupa penyuluhan dan pembinaan. Sementara untuk tindakan represif tidak dilakukan. Kata kunci: Upaya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bank Keliling  ABSTRACT There is a growing trend of mobile banks in several cities, and Bekasi is one of the cities where this trend has been around. Mobile banks collect fund from the members of public under cooperative with high interest rate, and this trend seems to have concerned people. Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency as an authorised body under the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises is required to be actively involved in supervision and measures over this alarming trend. This research is aimed to find out and analyse what factors impede the agency regarding the practice of “mobile banks†in Bekasi and to describe and analyse appropriate measures taken by the agency to respond to this practice. With empirical juridical method, this research observes how law works in the society. The measures taken to tackle this issue have not been optimal. Some factors that impede the agency regarding this case involve legality, uncertain regions where the mobile banks operate, the people’s way of thinking that needs changing regarding mobile banks, and absence of grievances posted to the agency, lack of understanding of tasks and authorities of the agency, and insufficient human resource that hampers the supervision. The Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency has, so far, been focused on performing preventive supervision consisting of counselling and training, while repressive action has been left out so far. Keywords: Measures, Cooperative, Small and Medium Enterprise Agency, Mobile Banks]]>
